lpmalmizan – Aliansi Mahasiswa Pekalongan Raya (AMPERA) gelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Pekalongan, Selasa (5/5). Dalam aksi ini, massa menyuarakan 15 tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pekalongan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat oleh aparat keamanan dan diikuti oleh mahasiswa, dari berbagai kampus di wilayah Pekalongan yang tergabung dalam AMPERA. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian di depan gedung kantor bupati.
Syakif salah satu Koordinator aksi menyampaikan bahwa tuntutan yang dibawa mencakup berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, pelayanan publik, hingga pemberantasan korupsi.
”Beberapa poin tuntutan yang pertama jadi sektor perburuhan, sektor pendidikan, sektor ekonomi dan lain sebagainya, kesehatan, dan sebagainya,” jelasnya.
Adapun 15 tuntutan yang disampaikan, yaitu:
1. Jaminan sosial bagi pekerja informal
2. Pembentukan Satgas PHK
3. Penyerapan tenaga kerja lokal
4. Penyelesaian infrastruktur di Kabupaten Pekalongan
5. Pembentukan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Daerah
6. Penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah di Kabupaten Pekalongan
7. Pemberantasan korupsi di lingkungan Pemkab Pekalongan
8. Kemudahan distribusi pupuk subsidi
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemda
10. Menghentikan pelemahan gerakan rakyat
11. Menghentikan praktik jual beli jabatan
12. Penyediaan akses perumahan subsidi terintegrasi di kawasan industri
13. Penindakan pelaku pungli PTSL di desa
14. Peningkatan kesejahteraan guru honorer
15. Penertiban premanisme berkedok LSM
Salah satu poin yang dianggap paling mendesak adalah pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menangani persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini disampaikan Ibad selaku koordinator lapangan dalam wawancara terpisah.
“Yang paling mendesak tadi Pak PLT juga sudah menjelaskan itu pembentukan Satgas Anti PHK di Kabupaten Pekalongan. Dan kita juga menuntut perbaikan suatu reformasi terus di jajaran pemerintah daerah Kota Pekalongan,” jelasnya
Menanggapi hal tersebut Plt. Bupati Pekalongan Sukirman menjelaskan bahwa pemeritah daerah sudah memiliki forum tripartit yang akan selesai dalam beberapa waktu ke depan.
“Iya, satgas anti-PHK mereka menuntut juga. Kita sudah punya tripartit kita tindaklanjuti dengan apa namanya satgas PHK. Kita bentuklah itu. Semoga pertengahan Mei nanti bisa terwujud,” pungkasnya.
Selain itu Mahasiswa juga mendesak Pemda Kabupaten Pekalongan untuk segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Aksi ini berjalan kondusif yang diakhiri dengan penanda tangan pakta integritas oleh Plt. Bupati Pekalongan serta perwakilan massa aksi.
Penulis dan Tim liputan: Muslimah
Editor: Sausan Zahra
