lpmalmizan – Belakangan ini, suara riuh mahasiswa tidak lagi menggema di ruang-ruang rapat organisasi mahasiswa (Ormawa) seperti Himpunan Mahasiswa (HIMA/ HMPS), Senat Mahasiswa (SEMA), maupun Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA). Suara-suara itu kini berpindah ke sebuah ruang yang jauh lebih bising, serba cepat, dan tak berbatas yang biasa kita sebut dengan akun menfess kampus.
Meski kerap dipandang sekadar tempat ajang curhat atau mencari jodoh, diakui atau tidak, menfess telah menjelma menjadi salah satu platform penyampai informasi dengan atensi terbesar di lingkungan civitas akademika. Tidak ada yang salah dengan fenomena ini. Justru, bagi banyak mahasiswa, menfess hadir sebagai ruang aman (safe space) untuk menyuarakan ketidakadilan, keluhan fasilitas, hingga kritik atas kebijakan kampus, yang mana hal-hal tersebut mungkin akan menguap begitu saja jika disampaikan lewat jalur formal.
Namun, dalam memahami mengapa menfess berhasil mendapatkan atensi sebesar ini, kita tentu tidak bisa menelaahnya dari satu kacamata saja. Ada beberapa dinamika yang saling bertabrakan di baliknya.
Anonimitas dan Rasa Aman vs. Birokrasi yang Meletihkan
Fitur utama menfess adalah anonimitas. Di tengah iklim kampus yang terkadang sensitif terhadap kritik, anonimitas memberikan benteng perlindungan bagi mahasiswa dari potensi intimidasi, relasi kuasa dosen/pejabat, atau bahkan sanksi akademis.
Bandingkan ini dengan prosedur formal, mulai dari menyusun surat aduan, melewati berlapis-lapis birokrasi, hingga kejelasan tindak lanjut yang seringkali berakhir di laci meja pejabat kampus. Menfess memotong seluruh kerumitan itu. Hanya butuh hitungan detik untuk mengubah keluhan pribadi menjadi isu publik kampus.
Disrupsi Peran Ormawa sebagai Penyambung Lidah
Fenomena ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi keberadaan ormawa. Ketika mahasiswa lebih memilih “menitipkan pesan” (menfess) ke akun media sosial anonim daripada menyampaikan aspirasi melalui wakil-wakil mereka di lembaga kemahasiswaan, ada kesenjangan kepercayaan (trust gap) yang nyata. Ormawa sering kali dipersepsikan lambat, terlalu kompromistis dengan birokrasi, atau terjebak dalam formalitas program kerja ketimbang benar-benar mengawal isu krusial mahasiswa.
Dilema Kampus: Ketakutan akan Berita Palsu dan Kontrol Informasi
Di sisi lain, respons kampus yang terkesan kaku atau skeptis terhadap fenomena ini juga bukan tanpa alasan. Dari sudut pandang tata kelola publik, anonimitas bagai pisau bermata dua. Kebebasan tanpa identitas berpotensi membuka keran rumor, penggiringan opini (framing), hingga penyebaran berita palsu (hoax) yang sulit diverifikasi kebenarannya.
Inilah yang membuat birokrasi kampus kerap bertahan pada prosedur formal yang ketat bukan semata-mata menutup diri, melainkan upaya menjaga ketertiban data dan akuntabilitas informasi.
Merekonsiliasi Menfess, Ormawa, dan Birokrasi
Fenomena melejitnya menfess kampus tidak seharusnya disikapi birokrasi maupun ormawa dengan kepanikan, apalagi resistensi yang represif. Menganggap menfess semata-mata sebagai ancaman ketertiban atau sarang hoaks adalah kekeliruan membaca realitas. Menfess semestinya dibaca sebagai sistem peringatan dini (early warning system), sebuah kompas yang menunjukkan di mana letak keresahan riil mahasiswa yang selama ini tersumbat oleh kekakuan prosedur.
Di sinilah letak momentum pembuktian bagi ormawa. Alih-alih merasa perannya terdisrupsi, HIMA, SEMA, dan DEMA bisa mengambil peran taktis sebagai jembatan konfirmasi. Ormawa dapat menyaring isu-isu krusial yang berseliweran di akun menfess, memverifikasi kebenarannya ke lapangan, lalu mengemasnya menjadi advokasi resmi berbobot yang disodorkan ke meja birokrasi.
Dengan begitu, ekosistem komunikasi kampus bisa mencapai titik tumpu yang ideal dimana menfess tetap menjadi ruang aman penampung aspirasi yang cepat dan cair, ormawa kembali menemukan relevansinya sebagai pengawal isu yang akuntabel, dan birokrasi kampus mendapatkan masukan yang valid tanpa harus kehilangan kontrol atas kebenaran informasi.
Penulis: Muhammad Zakki Musyafa
Editor: Yunita Alfa Nikmah
