lpmalmizan – Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tak pernah masuk peta daerah rawan kekerasan rumah tangga di dokumen resmi pemerintah. Namun pada awal Desember lalu, balai desa kecil itu mendadak penuh oleh belasan ibu-ibu PKK yang duduk rapat menatap materi bertuliskan “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Panas siang membuat balai desa terasa sesak oleh persoalan yang lama dipendam
Menurut perangkat desa, gelaran sosialisasi itu bukan agenda rutin. Mereka yang meminta langsung kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Alasannya jelas: keluhan warga soal KDRT semakin sering masuk ke telinga perangkat desa, terlalu banyak untuk terus diabaikan.
Seorang warga, yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku hampir setiap minggu mendengar cerita serupa. “Saya sering melihat tindakan KDRT. Di sosial media juga banyak pelecehan. Lama-lama jadi khawatir. Makanya ketika desa bikin sosialisasi, saya lega. Akhirnya ada ruang untuk bersuara,” katanya lirih.
Ironisnya, sosialisasi yang digelar di tengah kampanye nasional 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) itu justru membuka kenyataan baru: setelah kegiatan berlangsung, muncul satu laporan terbaru tentang korban KDRT di desa tersebut. Korban baru itu datang untuk konsultasi setelah mendengar bahwa desa menyediakan pendampingan.
Artinya, kekerasan itu memang sudah ada, hanya tak terlihat. Edukasi membuka pintu.
Ibu Ratna, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Pekalongan, mengakui bahwa kasus kekerasan perempuan Kabupaten Pekalongan jauh lebih besar daripada yang tercatat. Tahun 2025, dinasnya mencatat 25 laporan. Namun angka itu hanyalah permukaan.
“Kalau melihat data di luar, lebih serem. Di Pengadilan Agama saja seribu lebih permohonan cerai, ratusan di antaranya karena KDRT. Tapi tidak semuanya masuk ke kami,” kata Ratna.
Ketika ditanya apakah sosialisasi Desa Banjarejo sengaja digelar dalam rangka 16 HAKTP, Ratna tersenyum kaku.
Ia mengaku tidak mengetahui bahwa kampanye nasional itu sedang berlangsung.
Namun ia menambahkan, “Insya Allah, lewat sosialisasi dan evaluasi seperti ini, kampanye itu tetap bisa berjalan. Saya lebih senang mencegah daripada menangani.”
Jawaban itu menegaskan satu hal: koordinasi lintas program masih rapuh, tetapi inisiatif masyarakat justru melangkah lebih cepat daripada birokrasi.
Selama ini, warga Kabupaten Pekalongan yang mengalami KDRT kesulitan melapor. Dinas P3A belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus penanganan perempuan dan anak—fasilitas yang mestinya menjadi pintu pertama bagi korban.
“Makanya 2025 ini kami mengusulkan UPTD PPA. Prosesnya masih panjang, belum ada struktur, kepalanya siapa juga belum ada,” kata Ratna.
Untuk sementara, kasus ditangani oleh TP2A, tim gabungan yang melibatkan kepolisian, rumah sakit, Kemenag, hingga pengadilan agama. Namun jalur pelaporan tetap berputar di tiga titik: puskesmas, kepolisian, dan dinas.
Kasus terbanyak bukan fisik, tetapi psikologis. Kekerasan verbal, penghinaan, ancaman, dan kontrol ekonomi mendominasi. “Rata-rata karena faktor ekonomi, Pendidikan juga mempengaruhi kemampuan mengendalikan emosi” ujar Ratna.
Namun desa seperti Banjarejo memilih tidak menunggu UPTD terbentuk. Mereka bergerak sendiri. Mereka mengundang dinas, menyediakan ruang konsultasi, dan mengumpulkan ibu-ibu PKK sebagai garda depan edukasi.
Balai desa siang itu menggambarkan realitas pedesaan yang jarang masuk berita: para ibu duduk sambil mengangguk-angguk setiap kali narasumber menjelaskan tanda-tanda kekerasan psikis. Sesekali ada yang saling pandang ketika contoh kasus yang disebutkan terasa terlalu dekat dengan kehidupan mereka.
“Harapannya, setelah ikut sosialisasi, kami bisa membantu tetangga sendiri,” kata seorang kader PKK. “Kadang kami tahu ada yang dipukul atau dibentak, tapi kami bingung mau bagaimana.”
Di sinilah pentingnya program pencegahan yang digaungkan pemerintah provinsi melalui gerakan Kecamatan Berdaya. Empat kecamatan di Kabupaten Pekalongan yakni Talon, Kedungwuni, Tertangga, dan Sragi, sudah menjadi percontohan pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).
Namun Banjarejo belum termasuk. Mereka masih harus mengandalkan inisiatif sendiri.
Sosialisasi hari itu berakhir tanpa teriakan atau tepuk tangan. Hanya percakapan kecil yang tertahan di sudut-sudut ruangan, seolah para peserta masih menimbang apa yang baru saja mereka dengar. Di luar, suara ayam dan kendaraan lewat kembali memenuhi desa.
Namun perubahan kecil sudah muncul: ada korban yang berani datang berkonsultasi, dan ada warga yang mulai percaya bahwa suaranya dihargai.
Banjarejo memang desa kecil, tapi langkahnya memberi pelajaran besar: terkadang, kampanye anti-KDRT tidak dimulai dari ruang-ruang pemerintah, melainkan dari suara warga yang mulai jujur pada ketakutannya sendiri.
Penulis: Ibnu Salim
Editor: Atika Puspita.
