lpmalmizan – Pintu Ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Pekalongan itu tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Engselnya terdengar berderit pelan setiap kali ada warga masuk, biasanya ibu-ibu yang menahan marah, atau anak-anak yang menahan takut.
Pada siang yang redup awal Desember itu, seorang anak perempuan kelas 3 SMP melangkah masuk, ditemani ibunya yang berjalan pelan seperti sedang menuntun luka yang tidak terlihat.
Anak itu duduk gelisah. Ujung seragam putih birunya yang kusut di genggamannya. Tatapannya turun-naik, sesekali mencuri pandang ke arah Brigadir Alex, polisi yang menyambutnya dengan suara yang dibuat setenang mungkin.
“Tidak apa-apa ya, Dek. Ceritanya pelan-pelan saja,” ujarnya sambil mengetik data awal ke komputer.
Anak itu menarik napas panjang sebelum bercerita. Ia menjadi korban perundungan di sekolah. Rambutnya dijambak, ia diteriaki dengan kata-kata kasar, dan teman-temannya menertawakan. Tidak ada guru yang melihat langsung, dan ia memilih diam berhari-hari sebelum akhirnya menangis di rumah. Ibunya marah, tapi lebih marah lagi pada dirinya sendiri karena baru tahu setelah terlambat.
Saat bercerita, suara anak itu bergetar. “Saya takut ke sekolah,” katanya lirih. Ibunya menggenggam tangan anaknya lebih erat, seolah ingin mengatakan bahwa hari itu mereka datang dengan satu alasan: mereka tidak ingin diam lagi.
Brigadir Alex mencatat setiap detail sambil memastikan si anak tetap merasa aman. “Kasus anak, baik sebagai korban atau saksi, wajib pendampingan orang tua,” ujarnya setelah pemeriksaan awal. “Anak-anak itu labil. Kalau tidak dituntun, mereka bisa stres, bisa bingung, atau malah tidak mau bicara.”
Sikapnya tenang, tapi di balik itu ia mengaku ada rasa frustasi. Laporan yang menyangkut anak biasanya panjang. Banyak pihak yang harus dihubungi. Banyak hati yang harus dijaga agar tidak pecah.
Namun apa boleh buat anak itu sudah terlanjur terluka.
Kasus anak di Pekalongan ternyata bukan hal langka. Kepala Unit PPA, Anton, membuka berkas-berkas data yang menumpuk di mejanya. Tahun 2021, unitnya mencatat 11 kasus. Tahun 2023 justru melonjak menjadi 33 kasus. Tahun 2025 turun menjadi 8 kasus sampai Desember.
“Penurunan angka bukan berarti kasusnya hilang,” kata Anton, mengerutkan dahi. “Banyak laporan dicabut. Terutama KDRT.”
Lalu ia menambahkan satu kalimat yang terasa seperti menampar kenyataan.
“Kalau anak-anak, rata-rata lanjut. Mereka tidak punya kuasa mencabut.”
Kasus yang melibatkan anak bukan hanya perundungan. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga persetubuhan dengan pacar sebaya. “Rata-rata pacar sendiri,” ujarnya singkat. Dalam banyak kasus, keluarga-lah yang panik dan langsung membawa ke PPA.
Sementara untuk KDRT, ceritanya sangat berbeda. Banyak korban ragu, takut, atau terpaksa mencabut laporan karena tekanan keluarga atau ketergantungan ekonomi.
“Kami sering ditanya korban: ‘Kalau saya lapor, saya tinggal di mana?’ Itu yang paling berat,” kata Anton.
Ketidaktahuan aparat soal 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) juga menunjukkan bahwa kampanye nasional belum benar-benar mengakar di tingkat paling dekat dengan korban.
Ketika ditanya soal HAKTP, Alex hanya menggeleng. “Belum tahu,” katanya singkat.
Tidak ada spanduk. Tidak ada poster kampanye. Tidak ada aktivitas khusus. Padahal ruang PPA ruang inilah yang menjadi tempat pertama perempuan dan anak mengetuk pintu keadilan. Kampanye itu seharusnya hidup di sini, bukan hanya di acara seremoni di ibu kota.
Ironisnya, pada momen 16 HAKTP berlalu begitu saja, justru seorang anak datang melapor. Ia tidak tahu ada kampanye nasional. Ia hanya tahu satu hal: Ia tidak mau diam.
Ruang PPA itu sederhana. Hanya ada meja, dua kursi, sofa, dan papan data kasus yang ditempel miring. Namun di ruangan itulah belasan perempuan dan anak setiap tahun mencoba memulai ulang hidupnya, meski hanya dengan keberanian yang setipis selimut.
Pemeriksaan terhadap anak itu berlangsung hampir dua jam. Ketika selesai, Brigadir Alex memberikan beberapa arahan kepada ibunya, termasuk kemungkinan pemanggilan saksi dan pihak sekolah.
“Kami akan proses,” katanya. “Yang penting adik tidak sendirian.”
Anak itu mengangguk pelan. Meski masih tampak takut, sorot matanya mulai berubah. Ada sedikit keberanian muncul dari ketakutan yang lama ia simpan sendiri.
Kasus anak SMP itu menjadi gambaran kecil dari masalah yang lebih besar: minimnya ruang aman bagi perempuan dan anak, lemahnya respons awal dari sekolah, serta belum terhubungnya kampanye nasional dengan layanan dasar seperti PPA.
“Yang melapor sedikit. Yang tidak melapor jauh lebih banyak,” ulang Anton.
Ia benar. Korban anak SMP itu datang bukan karena tahu prosedur, bukan karena tahu ada program layanan, apalagi karena tahu ada 16 HAKTP. Ia datang karena ibunya marah, kecewa, dan takut anaknya semakin terluka jika terus membiarkan.
Di luar, suara kendaraan lalu-lalang bercampur dengan obrolan pelan beberapa keluarga yang menunggu giliran. Setiap orang membawa cemasnya masing-masing. Setiap orang punya luka yang tidak terlihat. Tapi hari itu, keberanian seorang anak memunculkan harapan kecil: bahwa suara korban bisa terdengar, asal ia mengetuk pintu yang benar.
Sebelum pulang, anak itu kembali menoleh ke ruangan. Ruang yang sederhana, tapi menjadi tempat pertama ia menceritakan apa yang terjadi padanya tanpa ditertawakan.
“Terima kasih, Pak,” katanya pelan.
Ibunya memeluk bahunya. Siang itu, mereka pulang dengan langkah yang masih berat, tapi tidak lagi sendirian.
Di saat banyak kampanye nasional hanya berhenti sebagai slogan, keberanian anak itu menjadi pengingat bahwa perlindungan tidak dimulai dari spanduk atau pidato. Perlindungan dimulai dari ruang kecil seperti ini kecil, sunyi, tapi menjadi tempat pertama seorang korban berkata:
“Saya ingin keadilan.”
Penulis: Ibnu Salim
Editor: Atika Puspita Rini.
