lpmalmizan – Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan tersebut diumumkan secara bersamaan oleh para Menteri Luar Negeri Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab pada Kamis (22/1/26).
Partisipasi Indonesia dalam BoP disebut bertujuan untuk mendukung upaya penghentian konflik, menjamin keselamatan warga sipil, serta memperluas distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Gaza. Namun, tidak semua negara setuju.
Banyak negara menolak bergabung karena BoP dinilai tidak independen. Dilansir dari hukumonline.com, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menegaskan bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi karena BoP berada di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sikap serupa juga disampaikan oleh Swedia dan Yunani yang menilai forum tersebut tidak sejalan dengan mandat PBB.
Di sinilah kekecewaan itu muncul. Langkah Indonesia yang bergabung dalam forum BoP ini patut dipertanyakan. Pasalnya, forum yang disebut-sebut sebagai wadah perdamaian Palestina ini justru tidak melibatkan Palestina.
Selain itu, forum ini dipimpin oleh Amerika Serikat yang memiliki peran besar dalam konflik tersebut. Masuknya Indonesia ke dalam BoP dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.
Terdapat pula kekhawatiran bahwa Indonesia hanya akan dimanfaatkan. Salah satu tujuan BoP adalah melucuti senjata Hamas. Jika Indonesia mengirimkan 8.000 tentara, yang sebagian besar beragama Islam, hal tersebut dikhawatirkan akan membatasi pergerakan Hamas dan mencegah mereka melakukan serangan.
Bagaimana jika rekonstruksi Gaza justru menguntungkan pihak tertentu, sementara rakyat Palestina tetap terusir? Apabila hal itu terjadi, Indonesia akan ikut menanggung beban kesalahan moral dan sejarah.
Selain itu, Indonesia disebut harus mengeluarkan dana sebesar Rp17 triliun. Angka ini dinilai sangat besar, terutama ketika kondisi dalam negeri masih menghadapi berbagai persoalan, seperti meningkatnya utang, inflasi, kenaikan pajak, serta kondisi masyarakat di Sumatra, khususnya Aceh, yang belum sepenuhnya pulih.
Pertanyaan pun muncul mengenai prioritas penggunaan anggaran tersebut. Mengapa dana tersebut tidak dialokasikan untuk kepentingan dalam negeri? Mengapa tidak difokuskan pada sektor pendidikan yang anggarannya justru mengalami pemangkasan?
Lebih jauh lagi, hak veto dalam dewan tersebut disebut hanya berada di tangan Presiden Donald Trump sebagai pemimpin dewan. Artinya, keputusan akhir tetap berada pada satu pihak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana suara negara anggota benar-benar memiliki pengaruh.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, “Perdamaian hanya bisa datang kalau semua pihak mengakui, menghormati, dan menjamin keamanan Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya agar perdamaian dapat terwujud.”
Pemerintah dinilai lupa untuk mengadili pelaku kejahatan dan justru menjamin keamanannya, sementara kemerdekaan Palestina tidak diutamakan. Jika negara begitu cepat berbicara soal menjamin keamanan satu pihak, tetapi tidak sama tegasnya dalam menuntut pengadilan bagi pelaku kekerasan, maka wajar apabila publik bertanya.
Apakah Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan Palestina atau hanya menyesuaikan diri dengan arus kekuatan global? Pada akhirnya, perdamaian bukan hanya tentang siapa yang merasa aman, tetapi juga tentang siapa yang dipulihkan haknya.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum dilakukan demiliterisasi. Hal tersebut disampaikan dalam pidato yang disiarkan di televisi pada 19 Februari 2026.
Padahal, pada 31 Januari 2026, setelah BoP diresmikan, sedikitnya 31 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza pada Sabtu dini hari. Jika korban terus berjatuhan setelah berbagai janji perdamaian itu, maka persoalannya bukan lagi sekadar diplomasi, melainkan soal keberpihakan. Indonesia pun harus siap mempertanggungjawabkan pilihannya.
Penulis: Ainun Naimah
Editor: Sausan Zahra
