lpmalmizan – Peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis malam (12/3), kini berkembang menjadi simbol ancaman nyata terhadap ruang demokrasi. Banyak pihak meyakini bahwa serangan di Jembatan Talang tersebut bukanlah tindak kriminalitas spontan, melainkan sebuah teror terencana yang bertujuan menciptakan efek gentar bagi aktivis di Indonesia.
Andrie, yang malam itu baru saja tuntas menyuarakan kegelisahannya atas revisi UU TNI melalui sebuah podcast di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), harus mendapati kenyataan pahit. Dua orang tak dikenal yang berboncengan motor matik menyiramkan cairan kimia berbahaya tepat ke arah wajah dan tubuhnya.
Teriakan histeris Andrie di tengah sepinya Jembatan Talang menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah keberanian di negeri ini. Berdasarkan laporan medis dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Andrie menderita luka bakar hingga 24 persen.
Area yang terdampak meliputi dada, pergelangan tangan, dan yang paling mengkhawatirkan adalah mata sebelah kanan. Tim dokter kini tengah berjuang keras agar penglihatan sang aktivis tidak hilang secara permanen.
Namun, meski raga Andrie tengah terbaring di ruang perawatan, semangat yang ia nyalakan merambat cepat ke rekan-rekan sejawatnya. Di tengah bayang-bayang intimidasi yang semakin nyata, sejumlah tokoh masyarakat sipil justru menunjukkan sikap sebaliknya.
Bagi mereka, kekerasan terhadap aktivis bukan alasan untuk mundur, melainkan bukti bahwa suara kritis memang sedang dibutuhkan. Hal itu ditegaskan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.
“Kami tidak takut. Jikalau ada yang merasa ini semua akan membuat kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadi takut dan diam, mereka salah besar. Karena justru ini akan membuat kami makin kuat,” ujarnya.
Pertanyaan “Mengapa Andrie?” terjawab melalui jejak rekam advokasinya yang panjang. Sebagai tokoh kunci di KontraS, Andrie dikenal sangat vokal dalam menentang isu remilitarisme, terutama terkait Judicial Review UU TNI yang tengah memanas.
Ia dikenal sebagai sosok yang konsisten berada di garis depan dalam mendampingi korban pelanggaran HAM serta warga yang terpinggirkan oleh kebijakan penguasa. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa menit setelah ia menyampaikan kritik tajam dalam sebuah forum diskusi, sebuah sinyal kuat bahwa ada pihak yang merasa terusik oleh gagasan dan pemikirannya.
Publik dengan cepat mengaitkan tragedi ini dengan kasus yang menimpa penyidik KPK yang berusaha mengungkapkan penggelapan dana E-KTP, Novel Baswedan pada 2017. Pola serangan juga menggunakan air keras oleh OTK yang berboncengan motor.
Jika pada kasus Novel kita sempat menyaksikan drama penyelidikan yang berlarut-larut hingga memakan waktu bertahun-tahun untuk sekadar menangkap “eksekutor lapangan”, publik kini menuntut hasil yang berbeda. Para penegak hukum harus mampu mengungkap bukan hanya siapa yang memegang gelas air keras itu, melainkan siapa yang memesan serangan pengecut tersebut.
Menangkap pelaku sebenarnya, bukan hanya kambing hitam dan diberikan hukuman seberat-beratnya. Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dalam kanal YouTube Malaka, memberikan peringatan keras kepada pemerintah.
“Kalau ini tidak selesai, negara tidak mampu menangkap pelaku kejahatan, tentu jangan salahkan publik merasa negara ikut terlibat menjadi penjahat,” tegasnya.
Kegagalan mengungkap dalang utama di balik serangan ini hanya akan memperkuat asumsi bahwa ada kekuasaan yang melindungi kejahatan tersebut. Senada dengan itu, pihak KontraS melalui kanal resminya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menutup mata.
“Kami berharap publik tetap mengawal proses hukum yang sedang berjalan, agar kasus ini dapat diusut secara tuntas dan pelaku dapat diproses sesuai ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum,” tulis pernyataan resmi mereka.
Di tengah luka yang masih dirawat, satu hal menjadi jelas bahwa satu gelas air keras mungkin dapat melukai tubuh, tetapi ia tidak pernah cukup kuat untuk membungkam suara yang menuntut keadilan.
Penulis: Ainun Naimah
Editor: Sausan Zahra
