lpmalmizan – Ada satu hal yang tampaknya tidak pernah berubah di Indonesia: ketika kebutuhan akan tenaga profesional semakin mendesak, justru semakin banyak yang meremehkan pentingnya profesi itu. Pola lama ini kembali muncul dalam sebuah video TikTok yang viral dari acara Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung. Bukan video hiburan, melainkan potongan pernyataan anggota DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang terdengar seperti mencoba merumuskan ulang arah republik dengan dengan logika yang lebih mirip main tebak-tebakan daripada pemikiran seorang legislator.
Dalam potongan video itu, beliau dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa “BGN tidak butuh ahli gizi.” Alasannya? Karena ahli gizi katanya sulit ditemukan. Nah, sampai sini saya mulai curiga jangan-jangan beliau belum nge-update “patch” pengetahuannya, makanya profesi ahli gizi kedengarannya kayak fitur yang belum kebuka.
Belum juga netizen selesai mencerna pernyataan pertama, muncul lagi pernyataan berikutnya: tenaga yang menangani gizi, menurut beliau, tidak harus ahli gizi. Dengan kata lain, urusan gizi dianggap bisa ditangani siapa saja, entah itu guru saya sendiri sebagai penulis, mungkin rektor, atau mungkin dema UIN Gus Dur saat ini, asal “ada kemauan”.
Yang lebih menggelitik adalah momen ketika salah satu peserta konsolidasi bertanya dan memberi masukan. Bukannya dijawab dengan elegan ala pejabat negara, penanya itu malah disebut arogan. Saya sampai berpikir: “Oh, jadi memberikan saran sekarang posisinya sejajar dengan melawan negara?” Mungkin nanti setiap mahasiswa sebelum bertanya harus bilang ”Izin pak bapak ridho gak kalau saya bertanya”.
Padahal, kalau kita adakan kuis untuk anak SD tentang “siapa yang menangani gizi?”, saya yakin 9 dari 10 akan menjawab ahli gizi. Satu sisanya mungkin jawab “ibu kantin”, dan itu masih lebih dekat daripada “siapa saja yang kebetulan sedang lewat,” seperti logika beliau.
Namun, puncak komedinya muncul ketika beliau mencoba menguatkan pendapatnya dengan analogi. Katanya, camat tidak harus lulusan STPDN, bisa saja dari Ilmu Pemerintahan. Lalu, untuk menggambarkan betapa janggalnya logika tersebut, saya berikan contoh analoginya sendiri: bayangkan kalau ada yang bilang menjadi dokter tidak perlu kuliah kedokteran, asal merasa punya pengetahuan anatomi, fisiologi, dan kesehatan sudah cukup.
Kalau mengikuti logika ini, maka Indonesia akan jadi negara paling efisien dalam sejarah:
- Mau jadi hakim? Nggak perlu kuliah hukum, yang penting pernah nonton “Silet Investigasi”.
- Mau jadi arsitek? Nggak usah belajar teknik sipil, cukup bisa main Minecraft.
- Mau jadi jurnalis? Nggak perlu kuliah komunikasi, pokoknya bisa ngetik cepat dan tahu cara pakai mode Chat GPT.
Sederhana. Ringkas. Hemat biaya negara. Dunia pendidikan pun akhirnya tinggal formalitas.
Di tengah keriuhan itu, saya teringat pernyataan Presiden Prabowo yang pernah bilang bahwa kalau orang Barat datang ke Indonesia, mereka pasti bingung melihat polisi tiba-tiba mengurus jagung atau membuka dapur umum. “Ini Indonesia, Bung,” katanya. Sebuah kalimat yang terdengar seperti kebanggaan dan satire sekaligus. Negara di mana profesi itu fleksibel: hari ini menjaga lalu lintas, besok panen singkong, lusa mengurus dapur umum.
Indonesia Lagi Perang Stunting, Tapi Ahli Gizinya “Nggak Dibutuhin”?
Yang bikin kepala makin cenat-cenut adalah fakta bahwa Indonesia sedang benar-benar berada dalam perang besar melawan stunting, bukan istilah hiperbolis, tapi situasi nyata yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Data survei nasional dari Kemenkes mencatat prevalensi stunting pernah menyentuh angka 37,6% pada 2013 dan baru turun menjadi 19,8% pada 2024. Meski terlihat menurun, angka itu tetap berarti satu dari lima anak Indonesia masih mengalami stunting. Ini bukan sekadar soal “anak kurang makan”, tetapi kondisi kronis yang menghambat pertumbuhan fisik, mengganggu perkembangan otak, dan pada akhirnya menurunkan kualitas SDM serta produktivitas negara di masa depan.
Dengan angka segede itu, wajar kalau pemerintah berkali-kali menggaungkan pentingnya gizi. Hampir setiap pidato presiden dan wakil presiden menyelipkan ajakan makan makanan bergizi, dari telur, ikan kembung, hingga berbagai kampanye nasional, media sosial, dan ruang-ruang publik. Narasinya jelas: perbaikan gizi adalah fondasi masa depan bangsa.
Tapi ironisnya, di tengah seluruh upaya masif itu, justru muncul seorang pejabat yang dengan enteng menyatakan bahwa “negara tidak butuh ahli gizi.” Sebuah pernyataan yang terasa janggal, muncul pada saat negara sedang bekerja keras menurunkan angka stunting, dan ketika kebutuhan terhadap tenaga ahli justru semakin mendesak.
UIN GUS DUR buka prodi Ilmu Gizi
Nah, di tengah hebohnya perdebatan soal ahli gizi yang katanya tidak diperlukan, kampus kami UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan baru saja membuka Program Studi Ilmu Gizi. Sebuah langkah yang seharusnya dirayakan sebagai kabar baik, momentum yang bikin mahasiswa semangat.”Kapan lagi UIN bro ada ilmu gizi, sekali lagi UIN loh” Tapi tiba-tiba muncul video pejabat yang dengan santainya bilang negara tidak butuh ahli gizi.
Sebagai mahasiswa, saya bertanya: Prodi ini dibuka untuk apa, Pak? Untuk pajangan? Untuk menambah deretan nama program studi saja? Atau cuma supaya brosur kampus terlihat lebih rame?
Kalau negara memang “tidak butuh ahli gizi”, kenapa kita capek-capek bikin kurikulum, mendirikan lab gizi, mengadakan praktikum, bahkan merekrut dosen yang kompeten? Untuk apa mahasiswa menghafal makronutrien dan mikronutrien kalau nanti yang ngurus gizi nasional adalah orang-orang yang bahkan beda jurusan?, yang dimana yang jurusan tersebut membutuhkan pekerjaan tersebut.
Kita bisa lihat, Indonesia adalah negara yang sedang perang melawan stunting. Tiap pidato Prabowo dan Gibran isinya ajakan perbaikan gizi. Kampanye makan sehat di mana-mana. Tapi di saat bersamaan, muncul pejabat yang mengatakan ahli gizi tidak perlu.
Ini punya kapal bocor dan justru memutuskan memanggil saya untuk memperbaiki lambung kapal. Bukan karena tidak ada tukang las, tapi karena, ya… “tukang las sulit ditemukan”.
Saya membayangkan kalau argumen ini diterapkan di level kebijakan nasional. Misalnya:
- “Indonesia tidak butuh akuntan, karena Excel itu gampang dipelajari.”
- “Indonesia tidak butuh apoteker, toh beli obat bisa Googling dulu.”
- “Indonesia tidak butuh psikolog, cukup baca quotes mental health di Instagram.”
Kalau begitu, tunggu saja, lama-lama kita juga tidak butuh anggota DPR. Karena jujur saja, bicara di depan umum juga bisa dipelajari lewat tutorial YouTube.
Profesi Sudah Tidak Dibutuhkan?
Yang paling menyebalkan adalah perilaku meremehkan profesi seperti ini bukan kejadian sekali dua. Sudah sering terjadi: tenaga kesehatan dikesampingkan, tenaga pendidik diremehkan, jurnalis disepelakan, dan sekarang ahli gizi dipertanyakan eksistensinya. Seakan-akan dunia profesional ini hanya hiasan di rak-rak birokrasi.
Padahal, ahli gizi adalah profesi yang memegang peran serius: memastikan masyarakat makan dengan benar. Jangan dianggap sepele. Salah gizi bisa bikin stunting, obesitas, penyakit metabolik, sampai generasi lemas yang bahkan malas buka buku. Dan kita cukup tahu siapa yang berteriak paling keras ketika stunting naik? Ya pemerintah juga.
Jadi sebenarnya negara ini butuh ahli gizi atau cuma butuh kambing hitam?
Lebih parahanya, begitu ada peserta yang mencoba memberi masukan terkait pentingnya tenaga gizi, mereka malah dibilang sombong. Ini tingkatan humor yang sulit ditandingi. Memberikan masukan untuk perbaikan dianggap congkak. Padahal kalau benar congkak, semestinya justru pejabat yang tersinggung duluan.
Pada titik ini, saya merasa tulisan ini bukan lagi sekadar kritik, tapi semacam curhat kolektif bangsa yang lelah melihat profesi diacak-acak. Indonesia butuh ahli gizi, itu fakta, bukan opini. Dan kalau ada pejabat yang bilang “tidak perlu”, mungkin bukan ahli gizinya yang sulit ditemukan tetapi yang sulit ditemukan adalah pemikiran yang konsisten.
Karena jujur saja, negeri ini tidak kekurangan ahli gizi. Yang kurang adalah pejabat yang mengerti apa itu profesi.
Dan ketika sebuah kampus membuka Prodi Ilmu Gizi di tengah komentar seperti ini, justru semakin terasa pentingnya prodi tersebut. Kalau bukan kita yang menjaga profesionalisme, siapa lagi? Masa iya kita serahkan ke orang yang bahkan menganggap profesi itu opsional?
Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan satu pesan sederhana:
Kalau negara tidak butuh ahli gizi, maka negara itu sebenarnya tidak butuh kesehatan. Kalau profesi bisa diisi siapa saja, maka profesi itu tidak lagi berdiri sebagai ilmu. Dan kalau pejabat bisa bicara sesuka hati tanpa logika, maka wajar kalau publik lebih percaya TikTok daripada pernyataan resmi.
Selamat datang di Indonesia: negara yang katanya tidak butuh ahli gizi, tapi sangat butuh orang yang bisa membedakan mana profesi, mana opini dadakan. Semoga setelah ini, tidak ada lagi profesi yang diberlakukan seperti asesoris birokrasi.
Dan semoga Prodi Ilmu Gizi kampus saya tetap berdiri tegak, setidaknya sampai para pejabat kita sadar bahwa perut masyarakat tidak bisa diurus oleh logika instan.
Penulis: Ibnu Salim
Editor: Ika Amiliya Nurhidayah.
