lpmalmizan – Forum mahasiswa biasanya muncul dari pertemuan orang-orang dengan minat dan pemikiran serupa. Saat sebuah forum menjadi lebih terstruktur, maka munculah organisasi. Organisasi mahasiswa adalah wujud konkret dari forum yang terstruktur, di mana mahasiswa berkumpul untuk mewujudkan tujuan bersama.
Organisasi menjadi wadah yang sempurna bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, menambah relasi, pengalaman, hingga pandangan baru. Tidak heran banyak orang berpengaruh seperti Ir. Sukarno, hingga Soedjatmoko, mengalami proses pembentukan karakter melalui organisasi. Hal tersebut lumrah terjadi, karena manusia pada dasarnya membutuhkan modal sosial untuk membangun citra.
Mengikuti organisasi merupakan modal sosial yang paling tepat untuk membangun koneksi. Teori modal sosial Bourdieu menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam organisasi membuka peluang sosial dan simbolik tertentu. Sebagai buktinya dengan seseorang mengikuti suatu organisasi, mereka bisa saja mendapat kesempatan lebih besar untuk tampil. Dalam praktiknya, modal sosial di lingkungan kampus terkadang menimbulkan kesan eksklusifitas (hanya dapat diikuti oleh kelompok tertentu). Tidak jarang suara mahasiswa yang tidak memiliki kekuatan modal sosial tidak didengar suaranya.
“The true test of a democracy is how it treats its minorities, ” —Edmund Barton. Hal semakin janggal saat afiliasi mengalahkan kompetensi. Mahasiswa dengan modal sosial sedikit terkadang mengalami ketidakadilan, karena kuatnya struktur kuasa tak kasatmata yang membungkam keberanian bersuara. Diperparah lagi belum ada pihak yang benar-benar mendukung mereka saat mengalami ketidakadilan.
Kekuasaan adalah modal sosial yang paling kuat untuk menggerakkan suatu sistem. Semakin kuat kekuasaan yang dimiliki akan semakin kuat pengaruhnya dalam satu lingkup sistem. Orang-orang yang ada dalam lingkup ini sudah sepatutnya mendengar, memahami, dan mempelajari suara orang-orang di luar lingkupnya. Tentunya untuk mewujudkan suatu sistem yang demokratis.
Michael Young dalam bukunya yang berjudul The Rise of the Meritocracy, menggambarkan secara destopis (masa depan yang suram dan menekan) masyarakat berbasis meritokrasi (kualitas dan kompetensi). Konteksnya menjunjung tinggi kualitas seseorang secara objektif tanpa melihat modal sosial yang dimiliki. Sekalipun seseorang berasal dari latar belakang kurang beruntung, selama ia mampu menunjukkan kualitas, maka ia layak dihargai. Sudah saatnya kita merenung tentang demokrasi kampus.
Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa berbagai kritik dan suara muncul melalui anonim? Apakah demokrasi kampus saat ini masih baik-baik saja?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk menakar kembali sejauh mana demokrasi kampus telah berjalan inklusif.
Demokrasi bukan sekadar berapa banyak suara yang masuk, namun juga melihat berapa banyak orang yang diberi kesempatan untuk bersuara. Jika ingin menciptakan budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan, maka akses, inklusifitas, dan penghargaan terhadap kualitas harus dijadikan prioritas. Kampus bukan panggung bagi afiliasi, melainkan laboratorium sosial bagi masa depan yang lebih adil dan meritokratis.
Demokrasi lahir di Yunani, namun sejak awal telah menuai kritik dari filsuf seperti Plato yang menilai sistem ini justru dapat membawa kekacauan dalam negara. Lewat Republic Plato menjelaskan bahwa sistem demokrasi, popularitas dapat mengalahkan kompetensi. Ia juga mengkritik bahwa tidak semua suara yang masuk berasal dari pertimbangan yang bijak atau rasional.
Economist Intelligence Unit (EIU) mengukur indeks demokrasi di berbagai negara di dunia. Penilaiannya meliputi: proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Dari aspek ini akan menghasilkan nilai berskala 0-10 sebagai skor akhir indeks demokrasi.
Kondisi demokrasi kampus saat ini memang jauh dari harapan. Masih banyak mahasiswa pasif yang tidak ikut dalam aksi demokrasi kampus, bahkan sebagian mahasiswa tidak mengetahui bahwa pemilwa sedang berlangsung. Hal ini menunjukan bahwa budaya politik dan partisipasi mahasiwa kurang baik. Politik kampus tidaklah penting bagi mereka, tidak ada urgensi bagi mahasiswa untuk ikut dalam pemilihan. Bagi sebagian mahasiswa, pemilwa hanyalah rutinitas tahunan tanpa urgensi, sekadar formalitas dalam struktur kampus.
Sebelum menyalahkan mahasiswa yang apatis, mari kita bertanya: apa yang telah para elit kampus lakukan untuk menjangkau mereka? Pernahkah kalian peduli keberadaan mereka? ironinya, kelompok yang selama ini terabaikan justru menentukan indeks demokrasi kampus itu sendiri.
Apabila para elit tak kunjung membuat dampak baik, sehingga mereka menjadi lebih merasa memiliki peran dalam pemilihan, tidak perlu ada opini ataupun pemberitahuan dari media, mereka akan dengan sendirinya berpartisipasi dalam pemilihan yang demokratis.
Penguatan literasi demokrasi kampus hal yang utama. Sistem ini perlu dibangun dengan pondasi yang kuat dan nyata, bukan hanya angka partisipasi. Meskipun demokrasi dikritik oleh intelek seperti Plato, namun sistem inilah yang dapat membalik keadaan seperti Revolusi Prancis. Sudah saatnya demokrasi kampus tidak hanya menjadi slogan, tapi dijalankan sebagai budaya yang hidup dan mencerminkan keadilan bagi seluruh mahasiswa.
Penulis: Khalifatun Nisa
Editor: Atika Puspita.
